BerandaBerita HukumRapat Antar Kementerian Prolegnas 2012

Rapat Antar Kementerian Prolegnas 2012

Dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012, khususnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Rapat Antar Kementerian pada hari Rabu 18 Juli 2012. Berdasarkan Keputusan DPR RI tanggal 16 Desember 2011 No. 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012, telah ditetapkan 64 RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2012 ditambah dengan RUU Daftar Kumulatif Terbuka. 

Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembentukan undang-undang di instansinya. Lapan melalui Kementerian Riset dan Teknologi selaku Menteri yang mengkoordinasikan Lapan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai RUU tentang Keantariksaan. Disampaikan bahwa status RUU tentang Keantariksaan telah ditandangani oleh Presiden dan telah dibahas di DPD Pada tanggal 23 Juni 2012. Kendala yang dihadapi dalam menghadapi pembahasan di DPR, RUU tersebut harus dilampirkan dengan tanda tangan 6 menteri dalam waktu yang singkat dan efektif sehingga RUU dapat segera dibahas dalam sidang DPR.

Berdasarkan data yang disampaikan BPHN tercatat 9 RUU sudah disampaikan ke DPR untuk di bahas, 4 RUU sudah disampaikan oleh kementerian pemrakarsa kepada Presiden dan 3 RUU masih dalam tahap penyempurnaan subtansi di kementerian pemrakarsa. Disamping itu permasalahan yang terungkap adalah mengenai lamanya waktu untuk permintaan paraf dari para menteri yang terkait dengan substansi RUU tersebut. Atas dasar hal tersebut, Kepala BPHN menghimbau apabila terdapat permasalahan dengan suatu RUU sebaiknya diselesaikan dengan cara duduk bersama untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral yang ada. (Taz)

Last Updated on Friday, 18 September 2015 07:38