BerandaBerita Hukum

Berita Hukum

Rapat Antar Kementerian Prolegnas 2012

Dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012, khususnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Rapat Antar Kementerian pada hari Rabu 18 Juli 2012. Berdasarkan Keputusan DPR RI tanggal 16 Desember 2011 No. 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012, telah ditetapkan 64 RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2012 ditambah dengan RUU Daftar Kumulatif Terbuka. 

Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembentukan undang-undang di instansinya. Lapan melalui Kementerian Riset dan Teknologi selaku Menteri yang mengkoordinasikan Lapan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai RUU tentang Keantariksaan. Disampaikan bahwa status RUU tentang Keantariksaan telah ditandangani oleh Presiden dan telah dibahas di DPD Pada tanggal 23 Juni 2012. Kendala yang dihadapi dalam menghadapi pembahasan di DPR, RUU tersebut harus dilampirkan dengan tanda tangan 6 menteri dalam waktu yang singkat dan efektif sehingga RUU dapat segera dibahas dalam sidang DPR.

Last Updated on Friday, 18 September 2015 07:38

Read more: Rapat Antar Kementerian Prolegnas 2012

 

FGD Penataan Regulasi Lapan

Pada Tanggal 18-19 Juli 2012 bertempat di Park Hotel Jakarta, Subbagian Hukum, Biro Perencanaan dan Organisasi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penataan Regulasi Lapan sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang penataan peraturan perundang-undangan. FGD dilakukan bersama dengan unit kerja di lingkungan Lapan selaku Pemrakarsa Peraturan Kepala Lapan, diantaranya Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dan Inspektorat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi dari pemrakarsa dan stake holders tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Lapan yang menjadi prakarsanya. 

Last Updated on Friday, 18 September 2015 07:42

Read more: FGD Penataan Regulasi Lapan

 

Pertemuan Berkala Anggota JDIH Wilayah Barat Ke XXI

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali mengadakan “PERTEMUAN BERKALA KE XXI ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) WILAYAH BARAT” bertempat di Hotel Patra Semarang Convention Hotel dari tanggal 3-5 Juli 2012. Diselenggarakan atas dasar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PHN-129-HN.02.01 Tahun 2012, dengan mengambil tema “Dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kita Tingkatkan Peran JDIHN Untuk Mewujudkan Ketatapemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Dari Korupsi”.

Last Updated on Friday, 18 September 2015 07:40

Read more: Pertemuan Berkala Anggota JDIH Wilayah Barat Ke XXI

 

Page 2 of 4